MALILI – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu fokus utama pandangan akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui juru bicaranya, Prima Eyza Purnama, Fraksi PAN mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Fraksi PAN, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui inovasi pelayanan publik, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah secara produktif, peningkatan kinerja BUMD atau Perseroda, serta menciptakan iklim investasi yang sehat tanpa membebani masyarakat.
Selain aspek pendapatan, Fraksi PAN juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat pengawasan internal secara konsisten.
PAN menilai opini yang baik dari BPK harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mencegah terulangnya berbagai kelemahan pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam rekomendasinya, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah mengoptimalkan PAD melalui inovasi dan digitalisasi, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja pada seluruh perangkat daerah.
Fraksi PAN berharap langkah tersebut mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
