MALILI – Persoalan akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat hingga kesempatan kerja menjadi fokus utama dalam kegiatan Reses Daerah Pemilihan (Dapil) I Malili–Wasuponda yang dilaksanakan Anggota DPRD Luwu Timur, Bangkit Reformansyah , di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Jumat (14/8/2026).
Reses tersebut dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Camat Malili, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Beragam aspirasi disampaikan masyarakat. Mulai dari kebutuhan kelompok nelayan dan petani tambak, penguatan pelaku UMKM, hingga persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal yang dinilai masih menjadi keluhan di tengah masuknya investasi di Luwu Timur.
Salah satu tokoh pemuda Desa Balantang, Alo, meminta agar peluang kerja bagi masyarakat lokal menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Bangkit mengatakan bahwa Komisi III DPRD Luwu Timur akan memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk mengevaluasi mekanisme perekrutan tenaga kerja.
Menurutnya, banyak keluhan yang diterima terkait proses rekrutmen yang tidak dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja maupun DPRD sehingga menimbulkan kesan kurang transparan.
“Kami ingin memastikan perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal. Selama ini banyak masukan dan keluhan mengenai perekrutan yang tidak disampaikan kepada dinas maupun DPRD. Saya kira persoalan ini hanya terjadi di Wasuponda, ternyata di Malili juga. Ini menjadi catatan penting dan akan kami tindak lanjuti melalui rapat dengar pendapat dengan perusahaan,” tegas Bangkit.
Hariyadi Kepala Bidang Tenaga Kerja yang turut hadir menjelaskan bahwa setiap perusahaan pada dasarnya wajib berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dalam proses perekrutan. Saat ini juga telah tersedia admin informasi ketenagakerjaan sebagai media penyampaian informasi lowongan kerja kepada masyarakat.
Ia mengakui tantangan ke depan akan semakin besar seiring hadirnya investasi yang membutuhkan ribuan tenaga kerja.
“Kalau ada perusahaan yang tidak menjalankan aturan atau masyarakat menemukan pelanggaran dalam proses perekrutan, silakan laporkan kepada Disnaker. Kami siap menampung dan memanggil perusahaan yang bersangkutan. Harapan kita tidak ada lagi istilah orang luar yang bekerja sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Selain persoalan rekrutmen tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut.
Mantan Kepala Desa Balantang, Muzakkir Laiming, menilai pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya tidak hanya berfokus pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maupun operator alat berat.
Menurutnya, masih banyak jenis keterampilan lain yang lebih luas dan sesuai kebutuhan industri sehingga mampu meningkatkan daya saing masyarakat.
“Bukan hanya pelatihan K3 dan operator, tetapi juga pelatihan carpenter, welder, serta berbagai pelatihan berbasis pengalaman dan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk masuk ke dunia kerja,” kata Muzakkir.
Selain isu ketenagakerjaan, warga juga menyampaikan berbagai usulan pembangunan lainnya, seperti program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu, pengadaan bus sekolah, penguatan UMKM khususnya bagi kaum ibu, pembangunan tanggul ,perbaikan perahu nelayan, hingga pengadaan mesin perahu.
Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan dalam agenda DPRD Luwu Timur agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas pembangunan daerah.(*)
