MALILI – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski menyatakan menerima ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Fraksi PAN menegaskan masih banyak aspek pembangunan yang harus dibenahi.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Prima Eyza Purnama, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Fraksi PAN menilai keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dan pelayanan publik yang lebih baik.
Salah satu sorotan utama Fraksi PAN adalah kualitas pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masih banyak keluhan masyarakat terkait hasil pekerjaan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
“Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mulai dari proses perencanaan, pengawasan teknis, pelaksanaan pekerjaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan,” ujar Prima.
PAN juga meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian mutu agar setiap proyek dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Selain itu, Fraksi PAN menilai pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka menyoroti masih adanya wilayah yang membutuhkan peningkatan akses jalan, jaringan air bersih, irigasi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan.
Menurut PAN, APBD harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat, tanpa memandang letak geografisnya, memperoleh manfaat pembangunan secara adil.
Meski memberikan berbagai catatan evaluasi, Fraksi PAN tetap menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya.(*)
