LUTIM– Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, melalui Bapelitbangda menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai 21 Februari hingga 1 Maret 2023, pada seluruh kecamatan se Kabupaten Luwu timur.
Sesuai jadwal, hari ini Kamis (23/02/2023), merupakan hari ketiga pelaksanaan Musrenbang berlangsung di Kecamatan Burau. Dua hari sebelumnya kegiatan yang sama dilakukan di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Kalaena.
Musrenbang RKPD tahun 2024 ini mengangkat tema “Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, Dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”.
Kegiatan ini menghadirkan seluruh stakeholder mulai dari kepala OPD, anggota DPRD, Camat, Kapolsek, Danramil, para Kepala desa, Kepala Sekolah, BPD, Kepala PKM dan para tokoh masyarakat.
Untuk Musrenbang di Kecamatan Burau, dihadiri oleh dua orang anggota DPRD Dapil Wotu Burau yaitu ; H.M. Sarkawi A.Hamid dan Badawi Alwi.
Kegiatan Musrenbang kecamatan ini diawali dengan ; Sambutan Bupati Luwu Timur, yang diwakili oleh Staf Ahli Pembangunan, Rapiuddin Thahir, kemudian dilanjutkan dengan sambutan perwakilan DPRD terkait pokok-pokok pikiran DPRD lalu disambung dengan Pemaparan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024, Pemaparan Gambaran Umum Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2024 oleh Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur, Dohri Asari, kemudian pemaparan tentang Skala Prioritas Kecamatan Burau Tahun 2024 oleh Camat Burau, Akbar Bahar, lalu Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan, oleh Bupati dan DPRD.
Staf ahli Pembangunan, Rapiuddin Thahir dalam sambutannya mewakili Bupati Lutim mengatakan, Musrenbang kecamatan adalah momentum bersama dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun RKPD tahun 2024 baik secara top down maupun Bottom Up.
“Untuk itu, saya minta semua pimpinan dan aparatur di SKPD serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,” kata Rapiuddin Tahir.
Rapiuddin menambahkan, Pemenuhan mandatory perencanaan dan penganggaran seperti Fungsi pendidikan 20%, fungsi kesehatan 10%, APIP Pengawasan 0.75%, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal harus tetap menjadi perhatian utama sehingga dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel.
“Keterbatasan anggaran pembangunan tentunya jadi kendala dalam mengakomodir semua usulan dari desa, apalagi mayoritas mengusulkan pembangunan infrastruktur, itulah sebabnya ada skala prioritas dengan melihat urgensinya apakah usulan tersebut masuk kategori penting dan mendesak untuk dikerjakan atau tidak,“ tambahnya.
Sementara Sarkawi Hamid, mewakili DPRD Lutim dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD mengatakan bahwa, Kecamatan Burau patut mendapat prioritas dalam pembangunan karena berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara di sebelah barat yang merupakan pintu gerbang perlintasan antara Kabupaten, namun porsi anggaran yang diberikan sangatlah Sedikit dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain.
“Padahal di Kecamatan Burau, banyak potensi sumber daya alam yang dihasilkan dalam menunjang pembangunan daerah, misalnya adalah kelapa Sawit, perkebunan, persawahan, rumput laut serta Pariwisata utamanya pantai ujung Suso yang jika diakumulasi dalam 3 tahun terakhir ribuan wisatawan lokal berkunjung ke pantai tersebut,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, saya mengusulkan agar khusus Pantai Ujung Suso supaya diprioritaskan untuk dibuatkan tanggul pemecah ombak untuk menyelematkan pantai dari abrasi ombak,“ kata Sarkawi. (*)
