MALILI– Perbincangan di media sosial dalam dua pekan terakhir ramai menyoroti Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang tidak meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup RI pada tahun penilaian 2025.
Sorotan bahkan datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur yang menyesalkan pemerintah daerah karena tidak berhasil mempertahankan penghargaan tersebut.
Hal itu disampaikan dalam pandangan fraksi saat rapat paripurna DPRD Luwu Timur . Namun, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dialami Luwu Timur.
Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia juga tidak memperoleh Piala Adipura pada tahun penilaian 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Umar Dalle, menjelaskan bahwa tidak adanya daerah yang meraih penghargaan tersebut disebabkan karena belum ada yang memenuhi kriteria penilaian terbaru yang ditetapkan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.
“Untuk tahun 2025 memang tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Indonesia yang mendapatkan Piala Adipura karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Umar Dalle kepada media ini, Jumat sore (6 Maret 2026).
Menurutnya, standar penilaian Adipura tahun 2025 jauh lebih ketat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama yang kini menjadi perhatian adalah daerah harus memiliki fasilitas pabrik pengolahan sampah yang memadai. Selain itu, petugas kebersihan juga dituntut memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.
Tidak hanya itu, dalam penilaian terbaru juga tidak lagi diperbolehkan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sudut-sudut permukiman warga, serta sejumlah indikator teknis lainnya yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
“Jadi memang kriterianya jauh lebih ketat dibanding sebelumnya,” tegas Umar.
Sebelumnya, Kabupaten Luwu Timur diketahui telah beberapa kali meraih Piala Adipura dalam lima tahun terakhir, sehingga tidak diraihnya penghargaan tersebut pada 2025 sempat memicu berbagai komentar dari masyarakat dan sejumlah pihak.(*)
