SOROWAKO– Kompleksitas isu tata kelola pertambangan dinilai menjadi tantangan serius dalam menghadirkan informasi yang faktual, berimbang dan dapat dipahami publik. Sebagai perusahaan pertambangan yang menjunjung tinggi transparansi, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari grup MIND ID, berkomitmen untuk turut mendorong peran jurnalisme yang konstruktif dan investigatif melalui pelaksanaan Media Training Luwu Timur 2026.
Penguatan jurnalisme sangat relevan untuk memastikan publik memperoleh gambaran utuh tentang praktik pertambangan yang dijalankan secara berkelanjutan serta sejalan dengan prinsip Environment, Sustainability, and Governance (ESG).
Menurut Head of External Relations PT Vale Blok Sorowako Yusri Yunus, jurnalisme memiliki peran strategis dalam menjembatani kompleksitas isu pertambangan. Pemberitaan pertambangan tidak cukup berhenti pada sorotan masalah, tetapi juga perlu memberi konteks, data, serta ruang bagi upaya perbaikan yang sedang dan terus dilakukan.
“Isu pertambangan memang kompleks. Karena itu, pendekatan jurnalistik yang mendalam, berbasis data dan berimbang menjadi kunci agar publik memahami persoalan secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” ujar Yusri dalam seremoni pembukaan Media Training 2026 Luwu Timur, Selasa (27/1/2026).
Sebagai informasi, Media Training 2026 Luwu Timur ini PT Vale menggandeng Bisnis Indonesia Learning & Education Center (BILEC) yang mengangkat tema “Jurnalisme Konstruktif dan investigatif dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan”, yang diselenggarakan di Sorowako. Kegiatan ini diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media lokal dan regional yang memiliki basis aktivitas jurnalistik di Luwu Timur.
Yusri menekankan bahwa keterbukaan informasi dan dialog dengan media menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Bupati Luwu Timur melalui Camat Nuha Arief Fadillah Amier menegaskan bahwa keberadaan industri pertambangan di daerahnya harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat. Dia menilai media memiliki peran penting dalam mengawal proses tersebut, termasuk mengkritisi kebijakan dan praktik di lapangan secara objektif.
“Pemerintah daerah membutuhkan media yang independen dan berintegritas. Kritik yang berbasis fakta justru membantu kami memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan dan juga potensi ekonomi seperti sektor pertambangan salah satunya, berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan media dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Diskursus mengenai jurnalisme konstruktif dan investigatif menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan, keselamatan kerja, hingga dampak sosial pertambangan. Pendekatan ini menuntut jurnalis tidak hanya mengungkap persoalan, tetapi juga menelusuri akar masalah, mengecek data, serta menghadirkan perspektif yang adil bagi semua pihak terkait.
Dengan demikian, jurnalisme di sektor pertambangan diharapkan mampu berfungsi sebagai pengawas publik sekaligus ruang dialog yang kredibel. Bukan untuk menutupi masalah, tetapi untuk memastikan setiap isu disampaikan secara jujur, proporsional dan berdampak pada perbaikan tata kelola pertambangan yang lebih berkelanjutan.(*)
