KABAR LUTIM– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Aripin, memimpin rapat penting bersama Forum Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Dinas Pendidikan, dan BKPSDM Luwu Timur pada Rabu (24/1/2024) lalu.
Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non ASN teknis di lingkungan Dinas Pendidikan, khususnya di tingkat SD dan SMP. Tenaga honorer yang menjadi fokus pembahasan meliputi para tenaga bukan guru, termasuk tenaga tata usaha, cleaning service, Satpam, dan lainnya.
“Saya sebagai Ketua DPRD Luwu Timur mengucapkan terima kasih atas kunjungan Forum ini. Kami hadir di sini sebagai fasilitator untuk mendengarkan aspirasi dari semua pihak,” kata Aripin dalam sambutannya.
Di sesi yang sama, Kepala BKPSDM Luwu Timur, Rosmiaty Alwi, menegaskan adanya kriteria tertentu yang harus diperhatikan, termasuk disiplin ilmu bagi para tenaga honorer di sekolah-sekolah.
“Terkait dengan pertanyaan dari Forum, kami sudah melakukan pendataan terhadap mereka yang bekerja di sekolah-sekolah,” ungkap Rosmiaty Alwi, yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM Luwu Timur sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur.
Sementara itu, pihak DPRD Luwu Timur menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal aspirasi para tenaga honorer. DPRD meminta Dinas Pendidikan segera melakukan verifikasi di seluruh sekolah untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan di berbagai bidang teknis.
“Hasil dari diskusi hari ini akan kami dorong agar Dinas Pendidikan dan BKPSDM Luwu Timur dapat mengawal aspirasi ini,” tutup Hj. Harisah, salah satu anggota DPRD Luwu Timur yang turut hadir dalam rapat tersebut. (*)
