MALILI – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Timur, dr. H. April, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lutim, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah secara virtual di ruang rapat Sekretariat Daerah Kantor Bupati Lutim, Senin (18/11/2024).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian saat memimpin rakor tidak hanya mengingatkan Pemda terkait masalah inflasi, namun dia juga menyampaikan agar Pemda waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mengancam berbagai wilayah di Indonesia.
“Kesiapan potensi bencana terutama bencana hidrometeorologi karena cuaca, dan ada dua agenda besar yang akan kita hadapi yakni Pilkada, Natal dan tahun baru, jadi perlu di waspadai,” katanya.
Tito Karnavian menerangkan, pada tanggal 27 November mendatang merupakan hari libur nasional karena pelaksanaan Pilkada serentak. Maka di setiap daerah perlu dilakukan kewaspadaan karena terjadinya peningkatan mobilisasi orang menuju TPS.
“Selain itu, perlu juga meningkatkan kewaspadaan jelang Pilkada, kampanye, dan minggu tenang kampanye,” tegas Tito.
Sementara dr. H. April menyampaikan pentingnya koordinasi yang solid antara berbagai pihak untuk memastikan kesiapan pengendalian inflasi di daerah berjalan seiring dengan upaya pengendalian dan antisipasi dampak dari potensi bencana hidrometeorologi basah.
“Fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang disebabkan oleh La Nina berpotensi memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama pada periode November dan Desember 2024 hingga Januari 2025. Dampak bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga berisiko terhadap korban materil dan jiwa. Secara khusus, bencana ini dapat memengaruhi inflasi di daerah terdampak akibat terganggunya distribusi logistik dan kenaikan harga bahan pokok,” jelas dr. H. April.
Ia menambahkan, sinergi antara TPID dan BPBD sangat penting untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi.
“Langkah antisipatif seperti peningkatan kesiapan logistik, penyediaan informasi cuaca secara akurat, serta sosialisasi kepada masyarakat sampai ditingkat kecamatan dan desa harus terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus meminimalkan risiko bencana,” jelas April.
Rakor ini juga menyoroti berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk optimalisasi anggaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung ketahanan ekonomi dan kesiapsiagaan bencana.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Luwu Timur untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang penuh dinamika. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
