Ini Jawaban Bupati Atas Catatan Fraksi DPRD Tentang Ranperda Pembangunan Industri di Luwu Timur

banner 728x250

MALILI, KABAR LUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna ke 3 masa Sidang ke 2  di Ruang Rapat Paripurna, Selasa 21 Januari 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, Wakil Ketua I DPRD, HM Siddik BM , Wakil Ketua II, Hj Harisa, juga dihadiri Wakil Bupati, Moh Akbar Andi Leluasa, segenap Anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup Pemkab Lutim.

Adapun agenda nya yaitu, Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur tahun 2019-2039.

Jawab ini disampaikan Wabup Akbar Andi Leluasa yang sebelumnya 5 Fraksi DPRD memberikan catatan Ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Wakil Bupati Luwu Timur, Akbar Andi Leluasa mengatakan setelah mendengar secara seksama pemandangan umum 5 Fraksi, PDI-P, Golkar, GPR , PAN dan Nasdem.

“Maka disimpulkan bahwa pandangan umum 5 Fraksi ini telah mencerminkan adanya dukungan dan perhatian besar mengenai Ranperda Pembangunan Industri di Luwu Timur,”kata Wabup Akbar

Terhadap pandangan Fraksi PDI-P, Akbar mengatakan sehubungan adanya dorongan terpenuhinya  (RPIK) ini, maka kami sampaikan Ranperda (RPIK) ini telah men komodir kebutuhan masyarakat industri yang ada saat ini, dinamika regulasi dan kebijakan Nasional tentang perizinan usaha Industri, perwilayahan industri, hilirisasi.

Selanjutnya, terhadap pandang umum fraksi Golkar Pemda mengapresiasi yang dimana Fraksi Golkar menyetujui Ranperda (RPIK) ini untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya, hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PAN.

Terhadap pandangan umum fraksi Nasdem, Terkait lapangan usaha yang erat kaitannya dengan industri yakni sektor industri olahan mengalami kemunduran bahkan minus (-2,55),  dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ketergantungan kita pada sektor pertambangan yang mengakibatkan kurangnya diversifikasi ekonomi dan hilirisasi industri pada sektor olahan lainya termasuk hasil pertanian secara luas.(*)