MALILI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur menyinggung ada kebocoran pajak pada usaha restoran, rumah makan hingga perhotelan di Kabupaten Luwu Timur.
Itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Efraim pada sidang paripurna pandangan Fraksi terkait Raperda tentang pajak daerah dan Retribusi, Jumat, 19 Mei 2023.
Dalam laporannya, Efraim menyampaikan terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidak jujuran pemilik restoran, rumah makan dan hotel. Sehingga wajib di tertibkan.
“Pemerintah harus melakukan penertiban dengan mengikut sertakan Satpol PP sebagai penegak perda,” Kata Efraim.
Dengan adanya kebocoran pajak itu, Efraim meminta agar Dinas terkait intens melakukan penertiban wajib retribusi agar target pendapatan terpenuhi.
“Dinas pengelolaan distribusi seharusnya intens turun ke lapangan melakukan uji petik dan penertiban wajib retribusi agar target pendapatan dapat terpenuhi dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat,” Pinta Kader PDI Perjuangan itu.
Bukan hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mempersoalkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi masalah di tengah masyarakat.
“Penetapan besaran NJOP harus benar diperhatikan, karena banyaknya masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar pajak karena terlalu tinggi NJOP berpengaruh terhadap besaran pajak,” Ucap Efraim.
Pada sidang paripurna DPRD Luwu Timur dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD HM Siddiq BM, didampingi Wakil Ketua II DPRD Usman Sadik dan dihadiri oleh Bupati Luwu Timur H. Budiman serta sejumlah anggota DPRD dan kepala OPD lingkup Pemkab Luwu Timur. (*)
