LUWU TIMUR – Anggota DPRD Luwu Timur, Sukasman, meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mengutamakan program yang paling dibutuhkan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Penegasan itu disampaikan Sukasman saat monitoring Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, penyusunan anggaran daerah tidak boleh sekadar mengakomodasi banyaknya usulan program. Setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah.
“Program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” kata Sukasman.
Ia menilai, kebutuhan infrastruktur dan berbagai sektor lain yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan warga perlu dipetakan secara cermat sebelum ditetapkan dalam perencanaan anggaran.
Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, sekaligus menghindari program yang kurang mendesak.
Sukasman menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar berjalan sesuai ketentuan serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan setiap wilayah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
Monitoring di wilayah Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur itu melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kepala unit kerja, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kepala desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat penyampaian aspirasi sekaligus memberikan gambaran mengenai kebutuhan prioritas masyarakat di masing-masing wilayah.
Sukasman berharap, program yang nantinya ditetapkan dalam APBD 2027 dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana program pembangunan mampu menjawab kebutuhan warga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Luwu Timur.
