KABARLUTIM.COM, MALILI – Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur menilai pengisian pejabat di SKPD harus sesuai kompetensi dan profesional.
Disampaikan Anggota Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur, Alpian, Sabtu (7/3/2020).
Hanura menyarankan proses seleksi pejabat yang objektif dan terbuka harus dijalankan dengan baik.
“Bupati harus berani memilih pejabat yang profesional dengan memiliki kultur sosial budaya,” tutur Alpian.
“Jangan menempatkan pejabat yang akan dimutasi lebih banyak bernuansa politis dan lebih didasari oleh suka atau tidak suka,” terangnya.
Seperti diketahui, Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur akan dibentuk. Rencana disetujui fraksi di DPRD Luwu Timur dalam rapat paripurna, Jumat (6/3/2020).
Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilingkup Pemkab Luwu Timur terjadi nantinya terjadi perubahan.
Selama ini, penggarapan potensi daerah dinilai belum maksimal. Pertimbangan dibentuknya OPD baru ini agar sektor pendapatan maksimal digarap.
Selama ini, bidang pendapatan hanya melekat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Luwu Timur.
“Fraksi Hanura mengingatkan agar peraturan bupati yang mengatur perangkat daerah ini segera disiapkan. Sehingga pada saatnya diterapkan tidak mengalami hambatan,” jelasnya. *
