LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, saat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur di Malili, Kamis (22/10/2026).
Dalam pemaparannya, pemerintah menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS.
Arah kebijakan anggaran difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar, produktivitas ekonomi lokal, dan perlindungan sosial dengan indikator kinerja yang terukur.
Optimalisasi PAD Jadi Perhatian
Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, Pemkab Luwu Timur akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, memperbarui basis data pendapatan, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah.
Langkah tersebut juga didukung penguatan pengawasan dan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan.
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Luwu Timur sehingga pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Pupuk Gratis dan Bibit Harus Tepat Sasaran
Di sektor pertanian, pemerintah menekankan pentingnya validasi data calon petani dan calon lokasi (CPCL) sebagai dasar penyaluran bantuan pupuk gratis dan bibit unggul.
Penguatan data tersebut bertujuan memastikan bantuan diterima petani yang berhak, dengan jumlah dan waktu penyaluran yang sesuai kebutuhan.
Pemkab juga merencanakan pemantauan serta evaluasi untuk mengukur dampak bantuan terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
Dengan langkah tersebut, program bantuan diharapkan tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi petani.
Kartu Lansia dan Pemerataan Pembangunan
Mengenai Program Kartu Lansia, pemerintah akan memperkuat akurasi data penerima, memperjelas kriteria, serta memprioritaskan warga lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan.
Peningkatan aksesibilitas layanan dan perencanaan anggaran yang terukur juga menjadi perhatian agar program tersebut dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, pemerataan pembangunan akan ditempuh melalui perencanaan partisipatif, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten.
Pemerintah juga akan menggunakan pendekatan teknokratik dengan memanfaatkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagai salah satu instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Melalui pendekatan tersebut, penentuan prioritas pembangunan diharapkan semakin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan
Jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi PAN menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD Luwu Timur.
Pemerintah berharap berbagai masukan legislatif dapat menyempurnakan kebijakan anggaran, mulai dari peningkatan pendapatan daerah hingga efektivitas bantuan sosial dan pemerataan pembangunan.
Dengan perencanaan yang terukur dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, APBD 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Luwu Timur yang lebih merata dan berkelanjutan.
