MOROWALI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp16.116.976.021,92 yang kemudian disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi sejak 2021 hingga Juni 2026.
Keberhasilan itu diumumkan Kejari Morowali pada Kamis (16/7/2026). Pemulihan keuangan negara diperoleh melalui kerja sama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelesaian berbagai tunggakan, klaim kerugian, serta penagihan kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah.
Selain berhasil mengembalikan uang negara, Bidang DATUN juga mencatat keberhasilan dalam penyelamatan aset daerah. Bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali, Kejari Morowali berhasil mengamankan 12 unit kendaraan roda empat milik pemerintah daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Peran Bidang DATUN tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga menjalankan fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dan meminimalkan potensi tindak pidana korupsi.
Melalui pendampingan hukum kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Bidang DATUN turut mengawal 15 kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Morowali pada Tahun Anggaran 2025. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan percepatan penyerapan anggaran, pembangunan berjalan tepat sasaran, serta seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Morowali, Muhlis, S.H., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Menurutnya, keberhasilan yang diraih Bidang DATUN tidak lepas dari kepercayaan pemerintah daerah dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, Naungan Harahap, S.H., M.H., menegaskan pihaknya akan terus mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta fungsi kejaksaan.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aspek legalitas, teknis, maupun pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan pemulihan keuangan negara hingga lebih dari Rp16 miliar tersebut menjadi salah satu bukti nyata peran Bidang DATUN Kejari Morowali, tidak hanya sebagai pendamping hukum pemerintah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga aset serta mengamankan keuangan negara melalui pendekatan preventif dan nonlitigasi.(*)
