DPRD Desak Pemda Luwu Timur Pecah BPKD

Minggu, 28 Juli 2019 | 13:55 WITA
KabarLutim.com | Luwu Timur dalam Satu Klik
  • *Menjadi Dua Dinas

    KABARLUTIM.COM, MALILI– Anggota DPRD Luwu Timur, Najamuddin mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur, memecah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi dua dinas.

    Menurut Najamuddin, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Luwu Timur selama ini belum efektif dalam meningkatakan pendapatan di Luwu Timur.

    “Untuk itu kami minta Pemda pecah BPKD dijadikan dua dinas, Dinas Pendapatan Daerah urus masalah sektor PAD, sedangkan Keuangan mengurus belanja daerah,” kata Najamuddin, di Kantor DPRD Luwu Timur, Kamis 25 Juli 2019.

    Menurut Angota Komisi III DPRD ini, jika masing-masing dinas ini terbentuk dan berdiri sendiri jadi OPD baru, maka saya pastikan akan berdampak signifikan. Karena selama ini, Bidang Pendapatan dan Pendataan PAD masih nyantol di (BPKD), otomatis sebagai bidang personilnya terbatas sehingga tidak berjalan maksimal dalam mengenjot sektor pendapatan di Luwu Timur.

    “Coba kalau sudah berdiri sendiri, saya pastikan semua sektor pendapatan di Luwu Timur yang belum sempat terpungkuk akan dijangkau,” ujar Naja.
    Dikatakan Naja, potensi pendapatan di Luwu Timur sangat besar, hanya belum efektif berjalan.

    “Jadi kalau ini berjalan efektif, berdiri sendiri Dinas Pendapatan, saya yakin dua tahun kedepan, optimis saya 2 triliun masuk APBD Luwu Timur,” ujar Naja.

    Disebutkan Naja, berapa sektor pendapatan kecolongan dan tidak terpunguk oleh pihak pendapatan, yaitu di sektor penambagan, perkebunan, dan pertanian.

    Menurut Naja, PAD banyak kecolongan disektor tersebut karena sangat kurang personel di bidang pendapatan memungut sektor pemasukan.
    Padahal, kata dia, kalau semakin banyak personil yang cari uang, banyak juga uang yang masuk.

    “Kita optimis, kalau dinas pendapatan terbentuk, sektor pendapatan di Luwu Timur akan terjangkau semua,” tutur Naja.
    Ia mengatakan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang butuh penganggaran. “Semua mau belanja, tapi tidak ada dinas yang cari uang. Ini juga masalah,” pungkasnya. (klc)

    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    ARTIKEL TERKAIT